inetnews.co.id — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melontarkan ultimatum keras kepada jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk segera membereskan sistem Coretax Administration System atau Coretax yang hingga kini masih menuai kritik publik karena gangguan teknis dan ketidakefisienan.
Pernyataan tegas itu disampaikan langsung oleh Sri Mulyani saat melantik sejumlah pejabat baru di lingkungan Kementerian Keuangan pada Jumat (13/6/2025) di Jakarta.
“Perbaiki sistem Coretax yang sedang kita bangun!” seru Sri Mulyani di hadapan jajaran pejabat Kemenkeu, termasuk dari DJP dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Baca Juga : dpp lsm gempa indonesia akan laporkan brain evo dan dugaan program fiktif pt berlian putra indonesia
Ia menegaskan, Coretax seharusnya menjadi alat untuk mempermudah pelayanan kepada wajib pajak, memperkuat sistem penerimaan negara, serta menjamin transparansi dan keadilan fiskal.
Namun kenyataannya, sistem ini justru sering dikeluhkan karena berbagai masalah teknis yang mengganggu proses pelaporan dan pembayaran pajak.
“Coretax harus bisa jalan, harus bisa bantu wajib pajak, dan bantu kita mengumpulkan pajak dengan cara yang benar,” tegasnya.
Kinerja DJP Di Bawah Sorotan Publik
Bu Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, menekankan bahwa saat ini semua lembaga publik, terutama DJP dan Bea Cukai, berada dalam pengawasan masyarakat yang semakin kritis.
“Masyarakat sekarang menagih. Mereka merasa berhak karena telah membayar pajak. Mereka ingin pelayanan yang layak dan bukti nyata dari pajak yang mereka setor,” katanya.
Dalam era media sosial, ia mengingatkan bahwa kesalahan sekecil apapun bisa viral dan berdampak besar terhadap citra institusi pajak. Oleh karena itu, pelayanan publik yang andal dan sistem yang mumpuni menjadi harga mati.
Sindiran untuk Pejabat yang Anggap Jabatan Cuma Formalitas
Sri Mulyani juga menyentil mentalitas sejumlah pejabat yang bersikap pasif dan merasa sudah cukup berpengalaman. Menurutnya, pelantikan bukan hanya formalitas, melainkan awal dari tanggung jawab besar.
“Saya tidak mau ada pejabat yang hanya bergerak seadanya. Semua harus punya kepekaan, semangat, dan kemauan untuk terus belajar dan memperbaiki,” ujarnya keras.
Coretax Jadi Biang Kerok Anjloknya Penerimaan Pajak Awal 2025
Diketahui, sistem Coretax resmi diberlakukan sejak 1 Januari 2025, namun justru langsung menuai polemik. Sejumlah ekonom menilai implementasi sistem ini menjadi salah satu penyebab anjloknya penerimaan pajak di awal tahun 2025.
Data Ditjen Pajak mencatat sempat terjadi 397 laporan gangguan Coretax, meski hingga awal Mei 2025, angka tersebut berhasil ditekan menjadi 18 kasus.
Namun, capaian itu belum membuat Sri Mulyani puas. Ia ingin perubahan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan.
Baca Juga : deepseek ai china menggebrak dunia gpt 4 rp 97 miliar coretax rp 13 triliun malah error
Dirjen Baru Diberi PR Berat
Sebagai bagian dari upaya pembenahan, pada 23 Mei 2025, Presiden Prabowo menunjuk Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak menggantikan Suryo Utomo.
Sri Mulyani menyatakan telah memberi Bimo waktu satu bulan untuk memahami secara mendalam sistem Coretax dan segera mengambil langkah konkret.
“Saya harap ada perspektif segar, keberanian, dan langkah cepat dalam membenahi sistem perpajakan kita,” tutup Sri Mulyani.
Dengan tekanan publik yang tinggi dan tantangan sistemik yang masih harus diselesaikan, DJP kini berada di bawah sorotan tajam. Coretax bukan sekadar proyek digitalisasi, tapi cermin dari kualitas birokrasi perpajakan Indonesia ke depan.
Editor : ID Mr
